GELORA.CO -Setelah Pilpres selesai, Presiden Joko Widodo seharusnya membubarkan relawannya. Karena jika tidak seperti saat ini, maka publik akan menganggap bahwa Jokowi merasa dinyamankan dengan adanya relawan.
Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo di acara diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk "Menelisik Zona Nyaman Jokowi" yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di Amaris Hotel Juanda, Jalan Ir. H. Juanda nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu sore (4/12).
Kunto mengatakan, ide relawan politik sangat demokratis. Hal itu seperti di Amerika Serikat, bahwa karir politik bisa dimulai dari relawan yang kemudian bisa menjadi staf, bahkan politisi.
"Tapi problemnya adalah, biasanya relawan-relawan ini bubar setelah pemilu. Jadi setelah pemilu ya mereka membubarkan diri, karena ya baik itu terpilih maupun kalah kandidat yang mereka dukung, sudah selesai kerjanya," ujar Kunto.
Di Indonesia sendiri, bentukan relawan yang secara massif baru terlihat pada Pilpres 2014 lalu yang merupakan bentuk partisipasi politik yang luar biasa dari warga negara.
"Tapi kemudian, relawan ini gak membubarkan diri, itu masalahnya. Sehingga kita punya obrolan hari ini kan karena relawannya gak membubarkan diri. Harusnya kan relawan ini ya udah selesai. Kalau mau jadi relawan lagi ya relawan mendukung pembangunan pak Jokowi. Jadi judulnya akan berbeda gitu," kata Kunto.
Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini pun menilai, seharusnya Presiden Jokowi memiliki kontrol dan membubarkan para relawannya setelah Pilpres telah selesai.
"Seharusnya Pak Jokowi juga punya kontrol atas relawannya kan. Tapi ini yang kemudian, makanya kita bilang zona nyaman, jangan-jangan ada simbiosis mutualisme di sini, Pak Jokowi merasa dinyamankan oleh relawan, sehingga relawan tetap ada yang seharusnya gak ada," pungkas Kunto.
Dalam acara ini, dihadiri langsung oleh tiga narasumber lainnya, yakni Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer alias Noel, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, dan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, serta moderator Venna Kintan, dan turut dihadiri oleh Pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio alias Hensat.
Sumber: RMOL